Jogjakota - Enter your slogan here

Survei Biaya Hidup 2012

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu data strategis Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperlukan sebagai dasar penentuan kebijakan Pemerintah. Persentase perubahan IHK atau yang lebih dikenal dengan istilah tingkat inflasi/deflasi merupakan indikator ekonomi penting yang kualitas datanya perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Salah satu bahan dasar penghitungan IHK adalah Survei Biaya Hidup (SBH). SBH pertama kali dilakukan pada tahun 1977/1978. Saat ini IHK dihitung berdasarkan SBH tahun 2007, yang merupakan survei yang ke-5 sejak pertama kali dilaksanakan.Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perubahan pendapatan masyarakat, perubahan pola penawaran dan permintaan barang/jasa, perubahan kualitas dan kuantitas barang/jasa, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang mampu mengubah pola konsumsi masyarakat, paket komoditas (commodity basket) dan diagram timbang hasil SBH 2007 diperkirakan sudah tidak sesuai lagi untuk menggambarkan keadaan sekarang secara tepat yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan tersebut.

Siklus 5 tahunan, pada tahun 2012, BPS telah merancang SBH dengan tujuan untuk menghasilkan paket komoditas dan diagram timbang terbaru dalam penghitungan IHK. Sementara itu, BPS juga melaksanakan SUrvei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang bertujuan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi makanan dan bukan makanan serta karakteristik sosial ekonomi yang sama dengan SBH. Agar kedua survei tersebut lebih berdayaguna, efisien, dan hasil yang dicapai lebih berkualitas, maka mekanisme kerja SBH 2012 diintegrasikan dengan SUSENAS khususnya untuk Blok Sensus yang terdapat di daerah perkotaan (urban area). Pelaksanaan SBH 2012 maupun SUSENAS ini dilaksanakan secara triwulanan.

SBH 2012 yang diintegrasikan dengan SUSENAS dilaksanakan di 82 kota, yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 49 kabupaten/kota. Dari 82 kota tersebut, 66 kota merupakan cakupan kota lama dan 16 merupakan kota baru. Servei ini hanya dilakukan di daerah perkotaan (urban area) dengan sampel sebanyak 13.608 Blok Sensus dan total sampel rumah tangga sebanyak 136.080 rumah tangga. Dengan demikian, dalam setiap triwulan terdapat sampel sebanyak 3.402 Blok Sensus dengan total sampel 34.020 rumah tangga.

Sensus Sapi

Sensus Sapi dengan nama resmi Pendataan Sapi Potong dan Kerbau (PSPK) merupakan program kerja sama BPS dengan Kementerian Pertanian (Kementan).

Pelaksanaan PSPK ini dilatarbelakangi kebutuhan pemerintah terhadap ketersediaan database ternak, dalam hal ini sapi potong dan kerbau, untuk Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) yang ditargetkan selesai tahun 2014.

Ada empat sasaran pendataan sensus sapi, yaitu rumah tangga, perusahaan peternakan, pedagang, dan pengusahaan ternak sapi potong dan kerbau.

Dalam organisasi lapangannya, satu petugas pendata dibebankan 1-2 desa. Akan ada Pemeriksa Lapangan (PML) yang membawahi 3 petugas pendata. Selebihnya KSK bertindak mengawasi para PML di wilayah tugasnya.

Untuk metodologinya, hasil SP2010 akan digunakan sebagai frame, yaitu berdasarkan lapangan usaha di bidang pertanian. Prosedur pendataan yang diberlakukan untuk ruta tersebut ialah door to door. Sedangkan untuk rumah tangga di lapangan usaha non pertanian, prosedur pendataannya melalui penyisiran (snowbowling) dengan menanyakan tokoh masyarakat setempat.

Jadwal PSPK 2011, meliputi tahapan kegiatan berikut:
1. Pengadaan instrumen (Jan-Mar)
2. Briefing pusat/daerah (Mar-Apr)
3. Pelaksanaan (Mei-Jun)
4. Pengolahan (Jul-Okt)
5. Penyajian (Nov-Des)

Data BPS untuk Evaluasi Backlog Perumahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) siap menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan evaluasi terhadap kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.

Kemungkinan data terkait angka backlog perumahan sebanyak 8 juta unit rumah akan berubah mengingat data tersebut berasal dari data Sensus Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2006 lalu.

“Data backlog sebanyak 8 juta unit rumah saat ini sangat mungkin berubah. Sebab data tersebut diperoleh dari Sussenas tahun 2006,” ujar Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa kepada sejumlah wartawan usai melantik pejabat Eselon III di Kantor Kemenpera, Jakarta, Senin (24/1).

Suharso Monoarfa berharap pada minggu atau pekan ke tiga bulan Februari mendatang Kemenpera bisa mendapatkan data terkait masalah perumahan tersebut. Dengan demikian, Kemenpera ke depan dapat merasionalkan kebijakan mengenai perumahan rakyat dengan dasar data tersebut khususnya mengenai target-target kuantitatif yang ingin dicapai.

Suharso Monoarfa menuturkan, dalam sensus penduduk yang dilakukan BPS beberapa waktu lalu ada satu blok yang dikhususnya untuk mengetahui masalah perumahan seperti apakah di rumah masyarakat tersebut memiliki jamban, rumah sewa atau bukan, berlantai atau tidak, memiliki listrik atau belum bahkan tentang atap rumah yang dimiliki.

“Hasil Sensus ini sangat ada gunanya untuk tentukan backlog baik dari sisi kualitas dan kuantitas perumahan yang ada saat ini,” tandasnya.

Read more...

Jangan Hanya Tumbuh tetapi Tidak Merata

KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik mengumumkan, pertumbuhan ekonomi tahun 2010 mencapai 6,1 persen terhadap tahun 2009. Jika perhitungan pemerintah benar, ada 2,44 juta lapangan kerja baru yang tercipta karena setiap persen pertumbuhan ekonomi diasumsikan akan menyerap 400.000 tenaga kerja. Sayangnya, pengumuman tingkat pengangguran selalu dilakukan berbeda dengan produk domestik bruto, yakni Maret.

Mendapatkan pekerjaan adalah impian setiap warga negara yang memasuki masa produktif. Namun, mendapatkan pekerjaan bukanlah akhir dari semua masalah. Apa jadinya jika penghasilan yang diperolehnya itu tidak mencukupi? Apa jadinya jika gaji yang diperolehnya habis tergerus oleh kenaikan harga kebutuhan pokok?

Pertumbuhan ekonomi 2010 yang cukup tinggi itu diiringi kenaikan harga 12 jenis komoditas pangan pokok. Lihat saja, harga beras antara Januari 2010 dan Januari 2011 naik 22,74 persen menjadi Rp 9.200 per kilogram, sementara harga beras termurah juga dilaporkan naik 22,6 persen menjadi Rp 7.452 per kg.

Harga minyak goreng umum antara Januari 2010 dan Januari 2011 naik 14,71 persen menjadi Rp 11.707 per liter, sementara harga minyak goreng curah meningkat 6,8 persen menjadi Rp 11.466 per liter. Komoditas tempe juga lebih mahal 0,82 persen antara Januari 2010 dan Januari 2011 menjadi Rp 8.554 per kg, sementara harga tahu pada periode yang sama dilaporkan lebih tinggi 2,8 persen menjadi Rp 7.471 per kg.

Dengan demikian, meskipun ada tambahan jumlah orang yang memperoleh pekerjaan, penghasilannya itu harus tergerus kenaikan harga. Apalagi, laju inflasi pun begitu tinggi tahun lalu, yaitu 6,69 persen.

Read more...