Survei Penilaian Integrasi (SPI) di Kota Yogyakarta

Survei Penilaian Integrasi (SPI) ini merupakan salah satu Survei yang bertujuan untuk melakukan pengukuran integritas pada lembaga pemerintah, yaitu untuk memetakan integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi pada lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). SPI merupakan kerjasama antara BPS dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dilakukan sejak tahun 2016. Pada tahun 2019 SPI dilakukan di 128 K/L/PD terdiri dari : 27 K/L, 15 Pemerintah Provinsi, dan 86 Pemerintah Kab/Kota, salah satu diantaranya adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Petugas survei dalam kegiatan ini adalah pegawai BPS. Untuk Kota Yogyakarta petugasnya sebanyak 1 tim yang terdiri dari 1 Kortim dan 3 pencacah yang semuanya adalah pegawai BPS Kota Yogyakarta. Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) ini, Badan Pusat Statistik bertugas membantu melakukan pengumpulan data dan bukan sebagai tim penilai (assessor).

Jadwal pelaksanaan survei adalah dari tanggal 30 September sampai 31 Oktober 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), dimana responden mengisi sendiri dan setelah responden selesai mengisi kuesioner, data langsung dikirim ke server BPS secara online. Petugas sendiri tidak bisa mengetahui jawaban responden, sehingga BPS menjamin kerahasiaan data dan jawaban responden.

Pada tahun 2019, target sampel SPI adalah 130 responden, yang terdiri dari 60 responden internal melalui pegawai, 60 responden eksternal melalui masyarakat pengguna layanan (pelayanan loket dan non loket), dan 10 responden expert melalui tokoh-tokoh yang dipandang mengetahui integritas di pemerintahan Kota Yogyakarta ( diantaranya adalah auditor, BPKP, Ombudsman, Pensiunan maksimal 5 tahun terakhir, pimpinan lembaga minimal kepala daerah/sekda, asosiasi pengusaha, penanggung jawab program pencegahan korupsi dari KPK, inspektorat, DPRD, advokat, Saber Pungli Polres, Saber Pungli Kejari, Saber Pungli Pengadilan Negeri, dan Muspida).

Sebelum survei dilakukan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kegiatan SPI, di Hotel Aayaartta Malioboro Yogyakarta pada tanggal 30 September 2019. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh perwakilan dari BPS, Inspektorat, dan 6 instansi yang menjadi lokus survei. Ke-enam instansi yang menjadi lokus survei adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, DInas Penanaman Modal dan Perizinan, dan Bagian Layanan Pengadaan.

Kegiatan Sosialisasi ini merupakan salah satu tahapan kegiatan Survei Penilaian Integritas, disamping itu juga sekaligus dilakukan entry meeting. Dalam sosialisasi juga disampaikan bahwa jumlah responden internal untuk masing-masing instansi tidak sama, dan akan diambil jumlah sampel secara proporsional berdasarkan jumlah pegawai dan kelompok jabatan. Untuk responden eksternal dibagi rata untuk setiap lokus, akan tetapi jika tidak terpenuhi, sisa sampel bisa di alokasikan ke lokus lain.

Manfaat dari survei penilaian integrasi adalah untuk mengidentifikasi prioritas wilayah yang rentan terhadap korupsi bagi dasar program integritas/anti korupsi organisasi, memberikan informasi kepada K/L/PD terkait capaian program-program pencegahan korupsi yang telah dilakukan, serta peningkatan kepercayaan (trust) public pada K/L/PD melalui penyampaian hasil ke publik dan ke instansi.